Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

 

 

Tugas :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Fungsi :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 

Susunan Organisasi sebagaimana tertuang pada Pasal 951, Inspektorat Jenderal terdiri atas :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

2. Inspektorat Wilayah I;

3. Inspektorat Wilayah II;

4. Inspektorat Wilayah III;

5. Inspektorat Wilayah IV;

6. Inspektorat Wilayah V; dan

7. Inspektorat Wilayah VI.

 

 

1.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a) Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta hubungan masyarakat;

b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) Pelaksanaan urusan keuangan;

d) Pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan;

e) Pengelolaan urusan umum; dan

f) Evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi.

 

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a) Bagian Program, Hubungan Masyarakat, dan Pelaporan;

b) Bagian Kepegawaian;

c) Bagian Keuangan;

d) Bagian Sistem Informasi Pengawasan;

e) Bagian Umum; dan

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

 

2.

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

 

3.

Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

 

4.

Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

 

5.

Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Barat, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

 

6.

Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

 

7.

Inspektorat Wilayah VI

Inspektorat Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.