KEGIATAN REVIU LKJ KEMENKUMHAM TAHUN 2020 DITUTUP, IRWIL V BERHARAP KEDEPAN LKJ DAPAT MENYAJIKAN DATA YANG SMART DAN CUKUP

Tangerang – Kegiatan Reviu Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 telah sampai pada akhir acara, kegiatan yang telah dilaksanakan selama 5 hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 s.d. 22 Februari 2021 yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian PAN-RB, perwakilan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Auditor masing-masing Wilayah I – VI serta Inspektorat Wilayah V selaku Koordinator LKIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan peserta sejumlah 39 orang.

Adapun hasil atas Reviu Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi format, mekanisme dan substansi dari Laporan Kinerja tersebut.

Sebelumnya dalam pelaksanaannya, kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan dilaksanakan secara paralel sekaligus dengan perbaikan ditempat oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja.

Tim reviu dibagi menjadi 2 Tim yang terdiri atas Tim I Reviu Format Penyusunan LKJ dan Tim II Reviu Mekanisme dan Substansi LKJ, kedua Tim melaksanakan reviu secara panel terhadap materi reviu masing-masing yang disesuaikan dengan pedoman serta peraturan perundang-undangan. Data yang disajikan dalam LKJ selanjutnya dibandingkan dengan data dukung capaian yang telah disampaikan oleh Tim Penyusun LKJ.

Selanjutnya masukan dan saran oleh Tim Reviu akan diolah menjadi Catatan Hasil Reviu (CHR) yang akan diserahkan kembali kepada Tim Penyusun sebagai pedoman perbaikan dan penyempurnaan LKJ Kementerian Hukum dan HAM sehingga Kementerian Hukum dan HAM bisa mencapai nilai SAKIP yang maksimal.

Diakhir penutupan kegiatan, Inspektur Wilayah V, Budi berharap agar kedepan penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyajikan data yang smart dan cukup.