PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENKUMHAM PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM ACEH

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Aidir Amin Daud menugaskan Tim untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham tentang Kepuasan auditee atas Reviu dan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan sebagai wujud komitmen Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk selalu meningkatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Laporan Keuangan Kemenkumham dan serta Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), dan Unit Layanan Pengaduan (ULP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Aceh.

Kegiatan ini dalam rangka mengawal kebijakan di bidang pengawasan dengan semangat paradigma baru yaitu sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) yaitu dengan tujuan mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) pada Satker dan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Tim Itjen Kemenkumham yang bertugas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh yaitu Ade Kurniawan sebagai Ketua Tim, Bosar Immanuel dan Agung Pambudi Kurniawan sebagai Anggota Tim yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 5 s.d 8 September 2018.

Disana Tim melakukan kunjungan di beberapa tempat, antara lain Kanwil Kemenkumham Aceh, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banda Aceh, Kanim Kls I Banda Aceh, Rutan Banda Aceh, Bapas Banda Aceh, Rumah Tahanan (Rutan) Jantho dan Cabang (Cab) Rutan Lhoknga untuk melakukan kunjungan langsung.

Untuk survei Kepuasan auditee atas Reviu dan pendampingan APIP dalam Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan dengan pengisian kuisioner. Kuisioner ini diisi oleh KPA, PPK, Bendahara, Kasubsi/Kaur Keuangan dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Keuangan atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Begitu juga dengan Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), dan Unit Layanan Pengaduan (ULP) dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh tim ULP dan UPG yang dibentuk Satker dan UPT pada melalui web survey.itjenkumham.co.id.

Selain itu, Tim juga melakukan evaluasi dan validasi pada Kanwil dan UPT yang belum melaporkan Surat Keputusan (SK) UPG dan ULP serta Laporan Pengaduan Masyarakat dari Triwulan I s.d II Tahun 2018.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Kanwil Kemenkumham Aceh, tetapi telah dilaksanakan di beberapa Kanwil Kemenkumham lainnya, antara lain Kanwil Kemenkumham Maluku, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, DLL.

Semoga dengan hasil kegiatan ini Inspektorat Jenderal dapat meningkatkan layanan pengawasan yang lebih baik lagi untuk mencapai Good Corporate Governance di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. (Foto: Humas Kanwil Kemenkumham Aceh, Red. Humas.Itjen).