Berita Kemenkumham

WORKSHOP TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI USULAN SATUAN ZI BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM

 

Slide1Inspirasi Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dalam meningkatkan kualitas perjanjian independen atas pembangunan Zona Intergitas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mengadakan kegiatan Lokakarya Penelusuran Teknis Usulan Satuan ZI berpredikat untuk WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dihadiri para Inspektur Wilayah, yang mewakili Unit Eselon I, para pejabat / pegawai Itjen Kemenkumham dan yang ikut serta sebagai narasumber Asisten Deputi Penanganan Keuangan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara Senin (16/03) .

Inspirasi Wilayah VI, mengirimkan total unit kerja yang akan diterbitkan oleh Tim Penilaian Internal (TPI. “Di ZI menuju WBK / WBBM dan memperbarui TPI untuk dilakukan, data terakhir yang dapat kita peroleh terkait unit kerja besar yang akan kita nilai TPI dengan pendukung membantah WBBM 41 unit kerja, unit kerja Pemasyakarakatan yang membutuhkan WBK 566 unit, unit kerja Imigrasi mempertanyakan WBK 115 unit kerja, 8 Unit Utama, 32 Kantor Wilayah, 9 Unit Balai Harta Peninggalan, BADIKLAT, POLTEKIP dan POLTEKIM dengan total 771 unit kerja untuk memudahkan kita melakukan diskusi untuk mencari unit kerja, “Ucap Tholib.

Slide3

Tholib juga mengundang para peserta lokakarya yang hadir untuk saling berkoordinasi dan berpartisipasi dalam membangun ZI di Lingkungan Kemenkumham. ”Saya meminta seluruh Bapak / Ibu yang hadir pada hari ini untuk membantu dan memberikan bantuan dalam ZI khusus untuk Kemenkumham dalam upaya mencari Kemenkumham yang lebih bersih, lebih berintegritas dan lebih bermanfaat”, ujar Tholib.

Slide5

Selanjutnya Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara mengapresiasi permintaan yang lebih tinggi dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Reformasi birokasi, dimulai dengan unit kerja terendah sudah disadari oleh semuanya, ini bukan hanya untuk membahas tentang reformasi birokasi, kemudian untuk unit Itjen, saya mengapresiasi untuk tidak membacanya, cukup dengan media Evaluasi Mandiri Melakukan Reformasi Birokrasi ( PMPRB) karena harus diutamakan pada persetujuan ini yaitu unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kedua itjen sudah diberikan tugas yang besar sebagai TPI,

Agus menambahkan kunci yang mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yaitu, pertama satuan kerja perlu dibangun pola pikir / kultus satuan kerja pertama yang perlu dipercanggih, kecepatan dan pemberian layanan dengan semangat perhotelan untuk kesejahteraan masyarakat; ketiga program yang mengundang masyarakat sehingga masyarakat menerima unit kerja tersebut; Program pemantauan dan evaluasi untuk menginstal yang sedang berjalan dijalurnya dan umpan balik perbaikan; Persetujuan manajemen media dengan persetujuan strategi komunikasi publik. (red./foto: Humas Itjen)

Slide4

Slide2

Berita Lainnya
Berita Lainnya

Sorry, no posts matched your criteria.

Alamat Kantor
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940
Call Center
021 - 5253004
0812-2207-8911
Copyright © 2024 Inspektorat Jenderal - Kementerian Hukum dan HAM R.I.