| No | Jabatan | Koordinator | Tugas |
| 1 | Inspektur Jenderal | Penanggung jawab | Bertangung jawab atas pelaksanaan tugas Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM |
| 2 | Inspektur Wilayah I | a. Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Penjaminan Kualitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi; b. Koordinator percepatan tindaklanjut rencana aksi atas rekomendasi Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Terintegrasi i terkait Struktur dan Proses; c. Koordinator Telaahan Sejawat Inspektorat Jenderal; d. Koordinator Audit Kinerja Program; | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan: 1) Penjaminan Kualitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM; 2) Percepatan penyelesaian tindaklanjut rencan aksi atas rekomendasi Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Terintegrasi; 3) Telaahan Sejawat Inspektorat Jenderal; dan 4) Audit Kinerja Program Kementerian Hukum dan HAM, yang telah ditentukan di tahun berjalan, Jenis Audit Kinerja Program meliputi : Program Pembentukan Regulasi (Ditjen PP dan BPHN) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen PAS, BPHN) Program Pemanjuan dan Penegakan HAM (Ditjen HAM) Program Dukungan Manajemen (SETJEN, ITJEN, BPSDM Hukum dan HAM, BSK dan Sekretariat UKE_1) *catatan : Jenis Program yang akan dilakukan Audit di tahun berjalan ditetapkan bersama dengan Inspektur Jenderal |
| 3 | Inspektur Wilayah II | a. Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Koordinator Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasyarakatan | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan: 1) Monitoring dan Evaluasi Roadmap dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM; 2) Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasyarakatan |
| 4 | Inspektur Wilayah III | a. Koordinator percepatan tindaklanjut rencana aksi atas rekomendasi SPIP terintegrasi terkait Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Koordinator Penerapan Benturan Kepentingan (BK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Koordinator Penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Governance, Risk, dan Compliance (GRC) serta Tindaklanjut Rencana aksi Atas Rekomendasi SPIP terkait MRI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Koordinator Evaluasi Prioritas Nasional | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan : 1) Percepatan tindaklanjut rencana aksi atas rekomendasi SPIP terintegrasi terkait Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Implementasi Penerapan Benturan Kepentingan (BK), Kementerian Hukum dan HAM; 3) Penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Governance Risk dan Compliance (GRC) Kementerian Hukum dan HAM; 4) Evaluasi Prioritas Nasional Kementerian Hukum dan HAM |
| 5 | Inspektur Wilayah IV | a. Koordinator kegiatan reviu Laporan Keuangan; b. Koordinator kegiatan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); c. Koordinator kegiatan reviu Barang Milik Negara (BMN); d. Koordinator kegiatan reviu Penyerapan Anggaran; e. Koordinator kegiatan Audit Ketaatan Pengadaan Barang/Jasa; f. Koordinator kegiatan Audit Ketaatan Pengelolaan Aset; g. Koordinator kegiatan Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan: 1) Reviu Laporan Keuangan; 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); 3) Reviu Barang Milik Negara (BMN); 4) Reviu Penyerapan Anggaran; 5) Audit Ketaatan Pengadaan Barang/Jasa; 6) Audit Ketaatan Pengelolaan Aset; 7) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); |
| 6 | Inspektur Wilayah V | a. Koordinator kegiatan tindaklanjut rencana aksi atas rekomendasi terkait evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); b. Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Duta Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Koordinator Pengelolaan Keuangan Negara /Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). e. Koordinator Reviu Rencana Strategis; f. Koordinator Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); Koordinator Tindaklanjut Rencana aksi atas Rekomendasi terkait evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan : 1) tindaklanjut rencana aksi atas rekomendasi terkait evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 2) Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) Duta Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Pengelolaan Keuangan Negara /Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 5) Reviu Rencana Strategis; 6) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); |
| 7 | Inspektur Wilayah VI | a. Koordinator kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Koordinator Kegiatan Pendampingan pengadaan seleksi CASN, Catar POLTEKIM/ POLTEKIP dan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Koordinator Kegiatan Pengawasan atas Unit Pelaksana Tekni (UPT) Bidang Keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; d. Koordinator kegiatan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); e. Koordinator kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang : 1) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 2) Pendampingan pengadaan seleksi CASN, Catar POLTEKIM/ POLTEKIP dan PPPK Kementerian Hukum dan HAM; 3) Pengawasan atas Unit Pelaksana Teknik (UPT) Bidang Keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5) Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). |
| 8 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | a. Koordinator Benturan Kepentingan Inspektorat Jenderal; b. Koordinator Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal; c. Koordinator Tindaklanjut Rencana Aksi atas rekomendasi Kapabilitas APIP d. Koordinator Survei Internalisasi Tata Nilai Inspektorat Jenderal; e. Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal f. Koordinator Penerapan Manajeman Resiko Inspektorat Jenderal; g. Koordinator Survei Penilaian Integritas (SPI-KPK) sebagai Person In Contact (PIC); h. Koordinator Pengukuran Layanan Internal Inspektorat Jenderal; i. Koordinator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Inspektorat Jenderal; j. Koordinator Rencana Aksi/Target Kinerja (TARJA) Inspektorat Jenderal; k. Koordinator pengelolaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART-Kemenkeu) level Program (ITJEN sebagai unit); l. Koordinator pengelolaan e-monev RKP-Bappenas (Monev Rencana Kerja Pemerintah) unit Inpektorat Jenderal. m. Koordinator pengelolaan e-performance Kemenkumham unit Inspektorat Jenderal; n. Koordinator Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan APIP dan Pemeriksaan BPK, BPKP, Ombudsman RI; o. Koordinator ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) p. Koordinator Stranas Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. q. Koordinator pengelolaan barang jasa/ sarana prasarana, persuratan/sumaker, protokoler dan tata kelola arsip Inspektorat Jenderal. r. Koordinator pengelolaan pelaksanaan dan pertangungjawaban keuangan Inspektorat Jenderal. s. Koordinator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART-Kemenkeu) level Kegiatan tingkat eselon II (ITJEN sebagai satker); | Mengkoordinasikan pada tahap persiapan (meliputi waktu pelaksanaan, ruang lingkup dan mekanisme kegiatan), tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap penyusunan laporan kompilasi tentang kegiatan: 1. Benturan Kepentingan Inspektorat Jenderal; 2. Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal; 3. Percepatan Tindaklanjut Rencana aksi Atas Rekomendasi Kapabilitas APIP; 4. Survei Internalisasi Tata Nilai Inspektorat Jenderal; 5. Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal; 6. Penerapan Manajeman Resiko Inspektorat Jenderal; 7. Survei Penilaian Integritas (SPI-KPK) sebagai Person In Contact (PIC); 8. Pengukuran Layanan Internal Inspektorat Jenderal; 9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Inspektorat Jenderal; 10.Rencana Aksi/Target Kinerja (TARJA) Inspektorat Jenderal; 11.Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP dan BPKP, serta Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Ombudsman RI; 12.Sertifikasi dan pengelolaan data ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); 13.Koordinator Stranas Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi; *Catatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Koordinator Pengawasan dibantu oleh Kepala Bagian dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagai sub koordinator pengawasan, meliputi: 1. JFT Analis SDM Aparatur dan JFT Analis Hukum yang menangani bidang Kepegawaian Inpsektorat Jenderal, membantu dalam pengelolaan : Benturan Kepentingan, Kapabilitas APIP, percepatan penyelesaian rekomendasi Kapabilitas APIP dan Internasilisasi tata nilai, Inpsektorat Jenderal; 2. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, JFT Analis Anggaran dan JFT Perencana, membantu dalam pengelolaan : Penyelenggaraan SPIP, PenerapanManajeman Resiko, Survei Penilaian Integritas (SPI-KPK) sebagai Person In Contact (PIC); pengukuran Layanan Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP), Rencana Aksi/Target Kinerja (TARJA), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART-Kemenkeu) level Program (ITJEN sebagai unit); e-monev RKPBappenas (Monev Rencana Kerja Pemerintah) unit Inpektorat Jenderal, e-performance Kemenkumham unit Inspektorat Jenderal, 3. JFT Pranata Komputer, JFT Pranata Humas, JFT Analis Kebijakan dan JFT Analis Hukum yang menangani bidang Kehumasan dan Sistem Informasi Pengawasan, membantu dalam pengelolaan : Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Internal APIP dan Pemeriksaan Eksternal (BPK, BPKP, Ombudsman RI), ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP), Layanan Pengaduan/Whistle Blowing System, Pelaporan Pelaporan Gratifikasi, Pemberantasan Pungutan Liar serta Strategis Nasional Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian BMN, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, JFT Arsiparis dan JFT Pengelola Barang/Jasa membantu dalam pengelolaan Barang jasa/sarana prasarana, persuratan/ sumaker, protokoler dan tata kelola arsip Inspektorat Jenderal; JFT Pengelola APBN, membantu dalam pengelolaan Pelaksanaan dan pertangungjawaban keuangan Inspektorat Jenderal serta Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMARTKemenkeu) level Kegiatan tingkat eselon II (ITJEN sebagai satker). |
Alamat Kantor
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940
Call Center
021 - 5253004
0812-2207-8911
Pengunjung
Users Today : 12
Users Yesterday : 66
Users Last 7 days : 275
Users Last 30 days : 633
Users This Month : 190
Users This Year : 44168
Total Users : 123210Copyright © 2024 Inspektorat Jenderal - Kementerian Hukum dan HAM R.I.