MENKUMHAM SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA SELURUH JAJARAN KEMENKUMHAM ATAS KINERJA DI TAHUN 2020

Bertempat di selasar Gedung Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Refleksi Akhir Kinerja Kemenkumham Tahun 2020 yang turut dihadiri Wakil Ketua Ombudsman RI, Wamenkumham, Pimpinan Tinggi Madya termasuk Inspektur Jenderal, Staf Ahli menteri, Staf Khusus menteri, Penasehat Menteri, Koordinator Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala UPT dan seluruh peserta yang hadir maupun mengikuti secara virtual/streaming youtube, Selasa (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menkumham menyampaikan Apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 1.079 Satuan Kerja, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sepanjang tahun 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas.

Kementerian Hukum dan HAM mengawali tahun 2020 dengan pembangunan Zona Integritas, sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja yang menjadi komitmen bersama jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berintegritas, sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh ASN selaku abdi negara, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa.

“Berawal dari suatu komitmen dan kerja keras, sebanyak 72 Satuan Kerja berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan 11 Satuan Kerja mendapat predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), suatu hal yang menggembirakan, terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM. Adapun Tahun 2021, harus lebih baik dan meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya”, ujar Yasona.

Tidak berhenti sampai di situ, Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat, dimana predikat WTP telah diterima Kementerian Hukum dan HAM untuk pertama kali pada tahun 2011”, jelasnya.

Lebih lanjut, “Kementerian Hukum dan HAM juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran, sehingga kita mendapatkan insentif, yang akhirnya digunakan untuk mengkontribusi negara dalam pemberantasan dan pencegahan COVID-19”, pungkas Yasonna. (Red/Dok : Humas Itjen)